E-GOVERMENT
Definisi (Word Bank) :
adalah
penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti Wide Artea Network,
internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk
mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang
berkepentingan.
Tujuan e-Government
1. Pemanfaatan
informasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan kepribadian bangsa serta
kesatuan dan persatuan.
2. Meningkatkan
kualitas di bidang TI dan telekomunikasi
3. Membangun
komunikasi antara pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan secara timabal
balik.
Manfaat
e-government
1. Memperbaiki
kualitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan, terutama dalam hal
efektivitas dan efisiensi berbagai bidang kehidupan bernegara.
2.
Meningkatkan transparansi, kontrol serta
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good
Governance dan clean government
3.
Mengurangi secara signifikan total biaya
administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas
sehari-hari
4.
Memberikan peluang pemerintah untuk
mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak
yang berkepentingan.
5.
Menciptakan suatu lingkungan masyarakat
baru yang dapat secara cepa dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik
maupun global
6.
Memberdayakan masyarakat sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis
7.
Memperluas partisipasi publik dimana
masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau
kebijakan pemerintah.
8.
Memperbaiki produktivitas dan efisiensi
birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
FAKTOR
PENENTU UNTUK PENERAPAN KONSEP E-GOVERNMENT
1.
Infrastruktur
Telekomunikasi
Dalam
pelaksanaan e-Government, salah satu unsur yang penting merupakan infrastruktur
telekomunikasi. Peran infrastruktur telekomunikasi dalam penerapan e-Government
terutama dapat dirasakan dalam pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur dan
basis data untuk komunikasi memungkinkan akses langsung ke masyarakat luas.
2.
Tingkat
Konektivitas dan Penggunaan TI
Penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (Information
and Communication Technology / ICT) menjadi sangat penting dalam era
globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan
melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai
tumbuh dengan apa yang disebut electronic
government (e-gov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pemerintahan.
3.
Kesiapan
SDM
Pengembangan
aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan
kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari
masyarakat. Pemerintah umumnya jarang yan memiliki SDM yang handal di bidang
teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis /
industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat hnplementasi dari
e-government, terutama di negara berkembang.
4.
Ketersediaan
Dana dan Anggaran
Pengalokasiai
anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara hati-hati dan
bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara
efisiei dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan
tata-pamong yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan,
pengalokasian, pemanfaatan dan pengevaluasian anggaran pengembangan
e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan
strategis e-government dapat berjalan secara efektif.
5.
Perangkat
Hukum
Sebagai
salah satu bidang baru dalam pemerintahan, e-Govemment masih miskin dalam hal
perangkat hukum, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Hingga saat ini
transaksi elektronik belum memiliki landasan hukum yang pasti sehingga proses
layanan publik melalui transaksi elektronik sulit untuk diterapkan pada
e-Government, padahal di sisi teknologi dan kemampuan SDM, tidak sediki yang
sudah mampu.
6.
Perubahan
Paradigma
Teknologi
informasi khususnya web dan email hanyalah sebatas tools, namun yang terpenting
dari e-government adalah perubahan paradigma, dari Government Centric menuju
Customer Centric sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat. Demikian juga media akses (PC, Mobile Phone, PDA
dll) ataupun tempat akses (Kantor, Kampus, Fasilitas Pemerintah, Warnet,
Warintek, dll) yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
HUBUNGAN
DALAM E-GOVERNMENT
Ø G2C (Government to Citizens)
Pemerintah
membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan
utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Untuk mendekatkan
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai
pelayanan sehari-hari.
Ø G2B (Government to Business)
Salah
satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan
bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan
sebagaimana mestinya.
Ø G2G (Government to Government)
Meningkatnya
kebutuhan bagi Negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens
dari hari ke hari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi
semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama anta entiti-entiti
negara
Ø G2E (Government to Employees)
Diperuntukkan
bagi pegingkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan
pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan masyarakat.
ISU DAN
MASALAH
Ada beberapa
hal yang menjadi
hambatan atau tantangan
dalai pengimplementasian e-Government, diantaranya:
ü Peraturan
seputar e-Government yang cenderung masih lemah.
ü Belum
adanya pemahaman yang tepat mengenai esensi e-Govemment
ü Ketersediaan
infrastruktur.
ü Kultur
berbagi (sharing) informasi belum merasuk di Indonesia.
ü Kultur
mendokumentasi belum lazim.

